Kementerian Perdagangan Dampingi Pasar Way Halim Raih SNI Pasar Rakyat

Pasar Pasir Gintung berstandar SNI 8152:2015 Pasar Rakyat memanfaatkan lahan PT KAI (Persero).

Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandar Lampung ini menjelaskan pemerintah kota telah melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Sebagian lahan pembangunan Pasar Rakyat Pasir Gintung akan memanfaatkan aset PT KAI.

“Itu sudah kami clear-kan dengan PT KAI. Ibu Wali Kota konsen itu, dan kemarin kami sudah mendapatkan PKS dengan PT KAI untuk kami pergunakan lahan PT KAI seluas 2.200 m²,” ujar dia.

Meski luas lahan bertambah, pembangunan pasar berstandar SNI 8152:2015 Pasar Rakyat harus memenuhi sejumlah ketentuan.

Di antaranya ukuran lapak pedagang, akses jalur evakuasi, ventilasi, pencahayaan, dan proteksi kebakaran.

“Satu lapak pedagang itu ukuran panjangnya harus lebih dari 1,5 meter dan lebarnya sekitar dua meter. Kalau dulu kan rapat-rapat, sekarang enggak boleh,” kata dia.

“Dan memang sudah kewajiban pemerintah pusat membangun standarnya harus seperti itu melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung,” tambah Wilson.

Dia menuturkan salah satu kriteria sertifikasi pasar SNI 8152:2015 Pasar Rakyat dilihat dari jumlah pedagang terdaftar.

Terdapat empat tipe pasar rakyat berdasarkan jumlah pedagang dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat.

• Tipe I jumlah pedagang ≥ 750 orang;
• Tipe II jumlah pedagang 501-750 orang;
• Tipe III jumlah pedagang 250 – 500 orang;
• Tipe IV jumlah pedagang < 250 orang.

“Pasar kita tipe 3 di bawah 500 pedagang,” kata Wilson.

Dia menegaskan bahwa Pemkot Bandar Lampung akan mendata pedagang dengan berpedoman pada satu pedagang satu lapak atau hamparan untuk menghindari oknum.

“Ketika antara si A dan B punya agreement sewa menyewa lapak, silakan berembug mereka berdua, kami minta satu nama,” ujar dia.

Pedagang yang terdaftar di Pasar Rakyat Pasir Gintung nantinya akan menandatangani kesepakatan sewa menyewa dengan pemkot.

“Pedagang yang sudah terdaftar akan membayar kewajibannya sebagai pedagang seperti retribusi,” pungkas Wilson.

Baca Juga: Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung 2024 Diproyeksikan Naik